Dasar hukum Bela Negara

       Dasar hukum bela negara

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

            Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara:

1.        Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.

2.       Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat

3.        Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara Rl,Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.

4.         Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.

5.        Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.

6.        Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.

7.        Undang-Undang No.3 tahun 2002 tenteng Pertahanan Negara.

Landasan hukum bela negara:

1.      UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3):

” Bahwa tiap warga Negara behak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara”.

2.      UUD  1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2):

(1)   ”Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara”,

(2)   “Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung”.

3.      No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1):

” Setiap Warga Negara Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”.

4.      UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B:

” Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

5.      UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (2):”

Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui:

a.       Pendidikan Kewarganegaraan

b.      Pelatihan dasar kemiliteran

c.       Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan

d.      Pengabdian sesuai dengan profesi.